POLITIK RISET; Kompleksitas Mengawal Gagasan Menjadi Kebijakan Di Yogyakarta

POLITIK RISET; Kompleksitas Mengawal Gagasan Menjadi Kebijakan Di Yogyakarta

Latar Belakang. Riset ini didasari oleh asumsi tentang hubungan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas kebijakan publik. Kebijakan publik sebagai susuatu yang berurusan dengan orang banyak seharusnya dirumuskan secara komprehensif sehingga tidak memunculkan dampak buruk. Kebijakan publik juga pada dasarnya dibuat untuk mengatasi masalah bersama bukan menciptakan persoalan baru. Penelitian berguna untuk membantu para perumus dan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan beragam aspek sebelum menjalankan suatu kebijakan. Tetapi sayangnya hubungan antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan para peneliti atau lembaga-lembaga penelitian sejauh ini terlihat tidak cukup bermakna. Dalam arti para pengambil kebijakan mengabaikan hasil-hasil penelitian sebagai rujukan penyusunan kebijakan karena berbagai sebab, misalnya lebih memasukkan kepentingan-kepentingan politik ekonomi tertentu. Hal ini sering terjadi karena hasil-hasil penelitian, yang dilakukan untuk mengetahui persoalan empiris di lapangan, tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik ekonomi. Sementara di sisi lain kepentingan politik ekonomi seringkali bersebarangan dengan hasil-hasil penelitian. Dilema dan ketegangan-ketengan seperti ini membuat pengambil kebijakan berada di dalam posisi yang tidak netral. Di satu sisi harus melihat dan mempertimbangkan kepentingan publik sebagaimana terefleksi di dalam hasil penelitian. Di sisi lain tidak selalu mudah untuk tidak menegosiasikan kepentingan-kepentingan politik ekonomi tertentu baik dalam proses penyusunan maupun implementasi kebijakan.