Kebijakan (Tanpa) Publik; Komplikasi Kebijakan Alokasi Lahan Pangan Abadi di Jawa Timur, DIY, dan Kalimantan Barat

Kebijakan (Tanpa) Publik; Komplikasi Kebijakan Alokasi Lahan Pangan Abadi di Jawa Timur, DIY, dan Kalimantan Barat

Pangan adalah persoalan yang penting bagi Indonesia. Namun kedaulatan pangan masih menjadi mimpi yang tang kunjung tergapai. Salah satu masalah mendasarnya adalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja pertanian, yang keduanya terus mengalami penyusutan. Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diarahkan untuk mengatasi masalah ini. Tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana penerjemahan kebijakan tersebut di level lokal, yang ternyata mengalami kerumitan dan membuatnya susah diimplementasikan. Kerumitan tersebut terletak pada kontradiksi paradigma pemenuhan pangan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, ketidaksambungan proses administratif dan politik, dominasi pendektan top down yang teknokratis, tidak adanya proses dialog publik yang terbuka dan subtantif, dan diletakkannya isu pangan hanya sebagai pembentuk citra populis elite lokal. Kerumitan tersebut mengakibatkan terbentuknya kebijakan yang hanya bisa dibaca di atas kertas tetapi sulit untuk dilaksanakan di lapangan.