satukata.id

Startup
iklan

#Artikel

  • Artikel
31 May 2023

Implementasi UHC di Kota Batam: Masyarakat Dapat Nikmati Layanan Kesehatan Tanpa Beban Keuangan

Implementasi UHC di Kota Batam: Masyarakat Dapat Nikmati Layanan Kesehatan Tanpa Beban Keuangan


Redaksi
Bagikan

satukata.id, Batam - Pemerintah Kota Batam Menerima Predikat Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah Kota Batam telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) per 1 Maret 2023. Wakil Presiden RI, KH. Maruf Amin, secara simbolis memberikan penghargaan tersebut di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Predikat ini diberikan karena lebih dari 95% penduduk Kota Batam telah terjamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sebuah kegiatan media gathering di Batam Center pada Jumat (19/05), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Manna, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Kota Batam yang terdaftar sebagai Peserta JKN hingga 1 Mei 2023 mencapai 1.181.866 jiwa atau sekitar 96.07% dari total penduduk Kota Batam pada semester II tahun 2022 yang berjumlah 1.230.216 jiwa.

Manna menjelaskan, "Dari jumlah tersebut, sekitar 64.369 jiwa merupakan peserta PBPU BP Pemda yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam."

Kontribusi kepesertaan JKN di Kota Batam turut membantu capaian UHC Provinsi Kepulauan Riau, yang telah mencakup sekitar 95.94% dari total penduduk, yaitu sekitar 2.015.875 jiwa per 1 Mei lalu.

"Keberhasilan ini dapat tercapai berkat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Batam yang telah mendukung implementasi program JKN selama ini," tambah Manna.

Manna juga menyampaikan tentang istilah UHC cut off dan non cut off. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batam telah memenuhi semua persyaratan untuk mencapai status UHC non cut off per 15 Mei melalui penandatanganan Rencana Kerja (RK) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kota Batam dalam Rangka Universal Health Coverage antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Batam sebagai perwakilan Pemerintah Daerah.

"Selain memiliki cakupan 95% penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN, partisipasi aktif peserta di daerah tersebut juga harus mencapai 75%, tidak ada tunggakan iuran Pemerintah Daerah, dan tersedia anggaran untuk menjaga kelangsungan program ini sesuai dengan yang telah disepakati," jelas Manna.

Status UHC non cut off yang telah dicapai oleh pemerintah ini tentunya memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat di Kota Batam.

“Tidak ada masa tunggu keaktifan peserta. Peserta langsung aktif pada saat didaftarkan oleh Pemko Batam melalui Dinas Kesehatan. Sebelumnya, dalam hal pendaftaran peserta oleh Pemda ada masa tunggunya. Misalnya, jika didaftarkan bulan ini, maka baru bisa aktif di tanggal 1 bulan depannya,” kata Manna.

Kasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam, Nurliyasman mengatakan bahwa Pemko Batam berkomitmen untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat Kota Batam sehingga dapat meminimalisir kendala di lapangan. Untuk itu menurutnya, Pemko Batam terus berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.

“Per 15 Mei kita sudah sah mencapai UHC non cut off sehingga dapat menikmati fasilitas dari UHC ini. Sekarang tugas kita bersama adalah untuk memastikan 25 ribu masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta dapat terjamin oleh program JKN sebagai peserta PBPU yang membayarkan iuran secara mandiri atau melalui pembiayaan oleh Pemko Batam,” kata Nurliyasman.

Untuk mendukung hal ini pihaknya sudah meminta dukungan Lurah dan Kepala Puskesmas agar membantu masyarakat yang kesulitan mendaftarkan diri menjadi peserta JKN. Ia juga mengatakan untuk mempermudah proses administrasi pendaftaran oleh Pemko, ia menghimbau kepada masyarakat yang tidak memiliki KTP, untuk dapat mengusahakan pengurusan kartu identitas ini.

Menurutnya, kini apapun urusan tentunya membutuhkan KTP termasuk dalam hal mengakses layanan di Fasilitas Kesehatan (Faskes).

“Selain memiliki KTP Batam, kami juga mendahulukan bagi masyarakat yang dalam keadaan emergency atau memerlukan pelayanan kesehatan di Faskes. Dalam kondisi ini ketika didaftarkan oleh Pemko ke BPJS Kesehatan maka yang bersangkutan akan langsung aktif asalkan masih dalam jangka waktu 3x24 jam sejak masuk ke RS dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” kata Nurliyasman.(*)

Artikel Lainnya

satukata.id

Dikelola oleh:

PT. Kepri Media Siber

Kanal

News

Pemilu

Teknologi

Otomotif

Bola

Life Style

satukata.id

Dikelola oleh: PT. Kepri Media Siber