Bahas Tarif Parkir Baru, Ombudsman Kepri Undang DPRD dan Dishub Batam

Ombudsman Kepri undang DPRD dan Dishub Batam untuk melakukan diskusi terkait kenaikan tarif parkir baru. Foto : ist

satukata.id, Batam – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) merespons keluhan masyarakat terkait penerapan tarif parkir baru di Kota Batam. Pada Rabu (24/01/2024), Ombudsman RI Kepri mengundang Panitia Khusus DPRD Kota Batam, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam ke kantor perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri untuk melakukan diskusi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, membuka pertemuan dengan menyampaikan kekhawatiran terhadap resistensi masyarakat terhadap kenaikan tarif parkir. Lagat mengungkapkan, “Kami minta penjelasan terkait kenaikan tarif parkir ini. Pasalnya timbul resistensi dari masyarakat. Saat diundang menjadi narasumber di radio, saya dapati masyarakat menyinggung persoalan ini, mereka merasa belum saatnya kenaikan tarif parkir di Batam.”

Dalam pertemuan tersebut, Lagat mengutarakan bahwa masyarakat juga banyak mengeluhkan terkait penerapan tarif parkir baru di lapangan, seperti karcis yang tidak tersedia, karcis bodong, dan perlakuan kurang baik dari juru parkir. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Kepri ingin meminta informasi dan klarifikasi terkait kenaikan tarif parkir baru ini.

Empat rumusan masalah yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Kepri terkait tarif parkir baru mencakup proses penyusunan regulasi Perda Nomor 1 Tahun 2024, sosialisasi, respon atas keluhan masyarakat, dan manfaat kenaikan tarif parkir bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa perintah pemerintah pusat melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk penetapan retribusi menyebabkan kenaikan tarif parkir terkesan mendadak. Pasca penetapan Perda Tahun 2023 tentang Retribusi Parkir, pihak terkait mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan belum maksimal.

Selain itu, disampaikan bahwa pemerintah Kota Batam sedang menyiapkan skema parkir melalui QR untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan juru parkir. Lagat menekankan pentingnya pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai respons terhadap kenaikan tarif parkir.

Di akhir pertemuan, Lagat mendorong mitigasi layanan melalui pemenuhan layanan dari tempat hingga juru parkir, pembinaan attitude juru parkir secara berkala, dan perjelasan informasi Call Center. Ia juga mendorong sosialisasi secara masif dan pembukaan gerai penjualan sticker parkir bulanan sebagai upaya menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah. Lagat juga meminta Dinas Perhubungan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat, mengajak mereka berpartisipasi melalui skema pengaduan jika ada pelanggaran dalam penerapan parkir baru ini agar segera dapat diketahui dan diperbaiki.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *