satukata.id

Startup
iklan

#Artikel

  • Artikel
7 July 2023

Pemuda Muhammadiyah Dukung Langkah BP Batam Dalam Pemanfaatan Alokasi Lahan

Pemuda Muhammadiyah Dukung Langkah BP Batam Dalam Pemanfaatan Alokasi Lahan


Redaksi
Bagikan

satukata.id, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengimbau para pengusaha yang telah mendapatkan alokasi lahan untuk segera membangun bangunan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat kendala dalam perizinan dan faktor sosial yang seringkali menghambat investor meskipun mereka telah memiliki legalitas tanah dengan berbagai data kepemilikan seperti bukti pembayaran faktur UWTO, PL (Penetapan Lokasi), SKep, SPPT, Rekomendasi, serta keinginan untuk membangun.

Menurut Mahayuddin, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Batam, untuk mendirikan bangunan di Pulau Batam, masyarakat atau pengusaha harus memenuhi persyaratan seperti fatwa planologi, Amdal Lalin, PKKPR/PKKPRL, PBG, izin lingkungan termasuk izin pematangan lahan atau izin sejenis, dan membayar retrebusi galian C serta bukti pembayaran PBB kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Baca Juga : Relokasi Lahan Tangki Seribu Telah Sesuai Prosedur

Proses pengurusan perizinan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga memerlukan pendanaan yang memadai, mengingat hampir semua perizinan memerlukan biaya, baik itu untuk pembayaran resmi kepada negara maupun untuk biaya konsultan dan keperluan lainnya.

"Selain biaya perizinan, pengusaha di Batam juga dihadapkan dengan biaya sosial, seperti kompensasi kepada masyarakat yang tinggal di atas lahan yang sudah dialokasikan oleh BP Batam," ungkap Ketua PDPM Batam, yang akrab disapa Yudi, pada tanggal 7 Juli 2023.

Membangun bangunan di lahan kosong yang sebelumnya dihuni oleh rumah-rumah liar (Ruli) bukanlah tugas yang mudah. Para pengusaha harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari pemukiman warga dan mengurus semua perizinan yang diperlukan. Penyelesaian kasus rumah tanpa izin juga memakan waktu yang lama, tergantung pada negosiasi antara pemilik lahan dengan masyarakat setempat, dan kadang-kadang melibatkan pemerintah serta aparat atau tim terpadu yang terdiri dari Ditpam BP Batam, Pol PP, Kepolisian, dan TNI untuk melakukan relokasi warga.

Jika para pengusaha tidak membangun bangunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, BP Batam berhak untuk mengambil kembali lahan yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pengusaha yang telah membayar UWTO. Namun, BP Batam mendorong para pengusaha untuk segera membangun bangunan agar perekonomian Batam terus tumbuh dan lahan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Baca Juga : Ketua RW Perumahan Center Park, Komersilkan Lahan Penghijauan Demi Keuntungan Pribadi

Dalam konteks ini, Pemuda Muhammadiyah Batam memberikan dukungan kepada BP Batam dan Pemko Batam dalam mendorong para pengusaha untuk segera membangun bangunan di lahan kosong serta membantu investor dalam merelokasi warga yang tinggal di rumah tanpa izin, sehingga jalur investasi di Batam dapat berjalan sesuai dengan master plan BP Batam.

Dengan adanya langkah ini, lapangan kerja akan terbuka bagi masyarakat Batam dan akan memberikan kesejahteraan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam. Dalam hal ini, pengembangan lahan di Batam menjadi kunci kebangkitan ekonomi, karena semakin banyaknya ruko, kawasan industri, dan perumahan di Batam menandakan majunya perekonomian Batam. Tutupnya, "Sebab semakin banyak ruko, kawan industri serta perumahan di Batam, artinya ekonomi Batam semakin maju.".(*)

Artikel Lainnya

satukata.id

Dikelola oleh:

PT. Kepri Media Siber

Kanal

News

Pemilu

Teknologi

Otomotif

Bola

Life Style

satukata.id

Dikelola oleh: PT. Kepri Media Siber