YLKI Dorong Pengembangan Digital Financial, Soroti Pinjaman Online Ilegal

ilustrasi Pinjol. Foto : ist

satukata.id, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan pandangan positif terhadap pengembangan digital financial sebagai instrumen yang dapat meningkatkan akses inklusi finansial. Namun, YLKI menekankan perlunya memberantas pinjaman online ilegal yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap masyarakat yang belum sepenuhnya siap menghadapi dampaknya.

“Pengembangan fintech dan digital financial sejatinya baik untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tetapi instrumennya dan persiapan masyarakat masih belum mencukupi. Masalahnya tidak hanya sebatas utang piutang, tapi telah mencapai tingkat pidana,” ujar Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam konferensi pers di Kantor YLKI, Jakarta, pada Selasa.

YLKI mencatat bahwa pengaduan terkait jasa keuangan terus mendominasi dalam lima tahun terakhir. Pengaduan terhadap komoditas jasa keuangan mencapai 38,2 persen dari total 943 aduan pada tahun 2023. Diikuti oleh aduan terhadap sektor e-commerce sebanyak 13,1 persen, telekomunikasi 12,1 persen, perumahan 6,7 persen, dan listrik 2,4 persen.

Khusus untuk komoditas jasa keuangan, aduan mengenai pinjaman online mencapai 50 persen. Mayoritas aduan terkait pinjaman online ilegal, yang disebabkan oleh rendahnya literasi digital dan inklusivitas finansial masyarakat.

“Konsumen terlalu mudah mengklik tanpa membaca syarat dan ketentuan, sehingga banyak yang dikejar oleh debt collector. Kasus bunuh diri, pemecatan, dan perceraian terkait utang piutang dari pinjaman online semakin marak,” ungkap Tulus Abadi.

Meskipun di banyak negara pinjaman online dianggap sebagai inovasi positif untuk mempercepat inklusi keuangan, di Indonesia, YLKI menyoroti permasalahan serius terkait mitigasi dampak dan pengawasan pada pinjaman online ilegal.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo, mengungkapkan permasalahan khusus pada pinjaman online, termasuk metode penagihan yang mencapai 33,6 persen, permohonan keringanan 6,6 persen, pembobolan/penipuan akun 4,5 persen, dan tagihan bermasalah 3,1 persen.

“Penipuan dan pembobolan di sektor jasa perbankan juga sangat tinggi. Meskipun perlindungan data pribadi sudah ada sejak 2022, masalah ini terus berlanjut dari tahun ke tahun,” jelas Rio Priambodo.

YLKI berharap pemerintah dan otoritas terkait meningkatkan upaya pengawasan dan regulasi terhadap pinjaman online ilegal, sambil terus mendukung pengembangan digital financial yang lebih aman dan bertanggung jawab.

sumber : antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *