satukata.id, Batam - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kepulauan Riau, Suryono, menyatakan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sejumlah Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Kepri masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama terkait sistem jaringan internet yang belum optimal.

"Kendala sistem jaringan internet yang menjadi pendukung operasional QRIS ini, kami temukan langsung di beberapa daerah di Kepri, seperti yang terjadi di Natuna. Kendala ini sering kali dijumpai," kata Suryono saat Bincang Bareng Media Secara Langsung (Barelang) yang diadakan di Batam pada Selasa (22/8/2023) sore.

Baca Juga : Investasi Asing di Batam Didominasi Singapura, Selanjutnya Prancis dan Hong Kong

Meskipun Suryono menegaskan bahwa kualitas jaringan internet bukanlah kewenangan langsung Bank Indonesia, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengupayakan perbaikan. Dia mengakui bahwa kendala ini telah disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam pertemuan sebelumnya.

"Kami berencana untuk berkoordinasi dengan lembaga dan institusi terkait guna meningkatkan infrastruktur jaringan internet di berbagai wilayah di Kepri. Tujuan utamanya adalah agar layanan QRIS di seluruh Kabupaten dan Kota di Kepri dapat berjalan dengan lebih maksimal," ungkapnya.

Suryono menambahkan bahwa Bank Indonesia akan turut berperan aktif dalam mempercepat peningkatan jaringan internet. Hal ini diharapkan dapat memberikan sinyal yang lebih kuat dan stabil, bahkan di daerah-daerah terpencil.

Hingga bulan Juli 2023, Bank Indonesia mencatat bahwa pengguna layanan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) di Kepulauan Riau mencapai angka 289.070, mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 263.000 pengguna. Jumlah merchant yang memanfaatkan QRIS juga terus bertambah, mencapai 439.000, sedangkan jumlah pengguna mencapai 289.070.

Dalam periode hingga April 2023, total transaksi menggunakan QRIS mencapai dua juta kali dengan nilai transaksi sebesar Rp321 miliar. Mayoritas transaksi berasal dari usaha mikro. Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau juga mengajak masyarakat untuk semakin meluaskan penggunaan QRIS, termasuk penggunaan BI-FAST, guna mendukung percepatan transaksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

QRIS adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Fungsi QRIS adalah mempermudah proses transaksi nontunai dengan menggunakan kode QR untuk kecepatan dan keamanan yang lebih baik. Dalam upaya untuk mengintegrasikan metode pembayaran nontunai di seluruh Indonesia, Bank Indonesia mengharuskan semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk menerapkan QRIS dalam pembayaran menggunakan QR code.

Kendati begitu, ada batasan nominal transaksi untuk QRIS, yaitu paling tinggi Rp10 juta per transaksi. Penerbit QRIS juga memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan transaksi harian atau bulanan berdasarkan manajemen risiko penerbit, dengan tujuan menjaga keamanan dan kenyamanan bagi pengguna.(*)