Dari Administrasi Publik Lama ke Pelayanan Publik Baru dalam Kerangka Pengurusan Pertanahan Demokratis

Dari Administrasi Publik Lama ke Pelayanan Publik Baru dalam Kerangka Pengurusan Pertanahan Demokratis

Tulisan ini meletakkan legalisasi aset dalam kaitanya dengan perubahan sosial, meningkatnya persoalan agraria, paradigma pelayanan pertanahan, dan birokrasi agraria secara luas. Saya bependapat bahwa meluasnya konflik dan problem agraria merupakan indikasi dari kesenjangan antara kecepatan perubahan agraria dengan daya respon birokrasi agraria. Persoalan utamanya bukan hanya terletak dalam konsep legalisasi aset tetapi juga mengendap di dalam paradigma pelayanan birokrasi agraria itu sendiri. Legalisasi aset tidak dapat menjadi skema penyelesaian masalah agraria apabila tetap dijalankan oleh birokrasi agraria yang masih menerapkan adminitrasi publik gaya lama karena tidak kompatibel dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, legalisasi aset dan pengelolaan pertanahan dalam arti luas perlu diletakkan dalam skema pengelolaan pertanahan yang kompatibel dengan dinamika perubahan masyarakat yaitu skema land demokratic governan di wilayah stratgis dan new public service di wilayah pelayanan publik pertanahan.