satukata.id, Lingga - Ketua Ormas Projo Kabupaten Lingga, Selamat Riyadi pertanyakan pembangunan drainase dan batu miring di lokasi wisata Bukit Tumang, Kecamatan Singkep Barat, tidak di lengkapi dengan plang proyek. Kondisi ini jelas bertentangan dengan implementasi azas transparansi agar masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.

"Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan," kata Selamat Riyadi, Senin (10/06/2024).

Dikatakannya, dengan tidak adanya plang proyek masyarakat tidak mengetahui siapa yang menjadi leading sektor pekerjaan. Selain juga tidak dapat diketahui apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak.

"Bagaimana ingin mengawasi kalau tidak ada informasi terkait pekerjaan tersebut," ucapnya.

Terpisah salah seorang pekerja bangunan kwuiak di temui , media ini, dilokasi, mengaku, bahwa Meraka hanya pekerja bangunan yang dibayar harian. Meraka hanya menerima upah harian dari pekerjaan yang dilakukan.

"Yang saya tahu hanya pekerjaan ini dilakukan dari pemerintah pusat. Beberapa kali pengawas hanya datang hanya untuk mengukur dan mengirimkan foto," terangnya pria yang enggan menyebutkan namanya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lingga, Novrizal, mengatakan, pekerjaan proyek yang sedang berlangsung di Bukti Tumang adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan BWSS IV Batam. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi tanah longsor di lokasi tersebut.

"Itu kegiatan pemeliharaan penanganan BWSS di aset Bukit Tumang. Mereke pasang bronjong untuk menutup pasir yang dari atas jangan sampai menimbun pedestrian di Taman Bukit Tumang," terang Novrizal menjawab satukata.id. (tir)